If you are the owner for this file, please report abuse to 4shared. Undangundang nomor 7 tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri. Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 31 tahun 2014 perubahan atas undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ditetapkan 17 oktober 2014 berlaku 17 oktober 2014 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Pasal 20 setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Perusahaan perseroan persero jaminan sosial tenaga kerja jamsostek yang dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1995 tentang penetapan badan penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor 59, berdasarkan undangundang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal demi pasal 31 3. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3845. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang.
Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara tahun 1986 nomor 77. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Pasal 5 ayat 1, pasal 11, pasal, dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945. Undangundang republik indonesia uu nomor 36 tahun 1999 36 1999 tentang telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi ditetapkan 16 agustus 1999 berlaku 16 agustus 1999 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa.
Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 1, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3867. Keputusan presiden republik indonesia 49 nomor 75 tahun 1999 tentang komisi pengawas persaingan usaha bab i pembentukan, tujuan, tugas, dan fungsi 49 bab ii organisasi 52 bab iii pengangkatan dan. Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indo nesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden repubuk indonesia menimbang. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Kumpulan kitab undangundang republik indonesia mydock. Pasal 31 ayat 1, pasal 32, pasal 33 ayat 3, dan pasal 36 undang. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara republik indonesia tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara republik.
Undangundang nomor 31 tahun 1999 pusat data hukumonline. Pasal 75 1 segala peraturan pelaksanaan undangundang ini ditetapkan paling lambat 2 dua tahun. Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu nomor 45 tahun 2009 undangundang republik indonesia. Sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undangundang tersebut. Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi menimbang. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 3316. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi.
Law of the republic of indonesia number 36 of 1999 on. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan lembaran negara. Desentralisasi adalah desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dekonsentrasi adalah dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Law of the republic of indonesia number 36 of 1999 on telecommunications. Undangundang republik indonesia uu nomor 42 tahun 1999 42 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Tahun dan paling lama 6 enam tahun dan atau denda paling sedikit rp 50. Download uu nomor 5 tahun 2014 ttg aparatur sipil negara. Pasal 75 1 segala peraturan pelaksanaan undangundang ini ditetapkan paling lambat 2 dua tahun sejak berlakunya undangundang ini. Keputusan presiden republik indonesia 49 nomor 75 tahun 1999 tentang komisi pengawas persaingan usaha bab i pembentukan, tujuan, tugas, dan fungsi 49 bab ii organisasi 52 bab iii pengangkatan dan pemberhentian 53.
Undangundang nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi wina. Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bab ii tindak pidana korupsi pasal 2 20 kecuali. Undangundang republik indonesia nomor 34 tahun 2004. Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang.
1277 1348 655 465 836 1391 196 648 584 542 548 747 1360 1435 1294 272 1115 1090 274 103 782 466 259 678 298 305 947 118 639 1112 146 1286 289 339 507 597 577 954 277 600 580 234 776 20 186